SerambiMuslim.com — Kementerian Agama memberikan bantuan untuk rumah ibadah dan sektor pendidikan di beberapa daerah di Sulawesi Utara. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam, Ahmad Zayadi, bersama Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Utara, H. Basri, kepada para penerima manfaat. Acara berlangsung di Sentra Tomuo Tua, Manado, dan disaksikan langsung oleh Ketua Tim Kerja Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, beserta anggota Komisi VIII lainnya, Rabu (28/5/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, yang juga dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Bimas Kristen, pejabat Kementerian Sosial, Baznas, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), rektor universitas, kepala daerah setempat, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kepala Sentra Tomuo Tua, serta para penerima manfaat.
Dalam kesempatan tersebut, Matindas menegaskan pentingnya pembaruan data penerima bantuan secara masif dan akurat. Menurutnya, data yang terupdate adalah fondasi utama agar program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran dan berdasar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Agar semua program pemerintah berbasis pada data yang update dan akurat supaya bisa mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan berbasis pada keadilan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Matindas.
Ketua Tim Kerja Komisi VIII itu juga menegaskan bahwa DPR, khususnya Komisi VIII, terus menjalankan fungsi pengawasan dan monitoring secara intensif untuk memastikan anggaran yang dialokasikan pemerintah tersalurkan dengan transparan, efisien, dan efektif kepada masyarakat. Ia menyampaikan sejumlah catatan yang menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah maupun pusat agar program-program yang dijalankan benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan.
Pertama, Matindas mengingatkan agar pemerintah daerah mengajukan usulan bantuan yang tepat dan disampaikan secara terarah ke pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar bantuan dapat diberikan kepada daerah-daerah yang benar-benar membutuhkan. Kedua, ia mendorong pengembangan pendidikan di Sulawesi Utara agar provinsi ini bisa menjadi role model pendidikan di tingkat nasional.
“Terakhir, terkait bencana, pemerintah daerah dan pusat harus menetapkan status tanggap darurat dengan cepat dan tepat agar penanganan bencana berjalan efektif dan meminimalisir dampak kepada masyarakat,” ujarnya.
Matindas menambahkan bahwa “Data yang baik adalah wujud dari keadilan bangsa Indonesia. Agar tanggung jawab moral kita melipat ganda dan membangun negeri kita lebih baik lagi.”
Selain bantuan rumah ibadah dan pendidikan, sejumlah bantuan sosial juga disalurkan dari program kemaslahatan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), bantuan sosial dari Kementerian Sosial, dan berbagai bantuan lain yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Penyerahan bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan kualitas pendidikan di Sulawesi Utara, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
