SerambiMuslim.com — Seminar nasional yang digelar di Pesantren Maqam Mahmuda, Aceh Tengah, menegaskan komitmen pesantren dalam melahirkan generasi ulama yang berkualitas. Kegiatan ini mengangkat tema Eksistensi Pesantren dalam Menyiapkan Indonesia Emas 2045, sebagai wujud peran strategis pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia berlandaskan nilai keislaman.
Acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, antara lain Direktur Pontren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Basnang Said; Guru Besar Sejarah Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara, Hasan As’ary; serta Guru Besar Filsafat Pendidikan Islam IAIN Takengon, Zulkarnain.
Pesantren Maqam Mahmuda yang didirikan oleh almarhum Dr. H. Mahmud Ibrahim sepuluh tahun lalu, kini dikelola oleh putranya, Dr. Abdiasyah Linge. Pesantren ini terus mengalami perkembangan signifikan dengan berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD IT hingga Pendidikan Diniyah Formal tingkat Wustha dan Ulya yang telah meluluskan sejumlah alumni.
Seminar nasional ini merupakan bagian dari rangkaian haul dan milad ke-10 Pesantren Maqam Mahmuda. Selain seminar, acara juga diisi dengan zikir dan doa, wisuda angkatan ketiga, pagelaran seni, serta malam apresiasi bagi peserta didik berprestasi. Seluruh santri, wali santri, para kiyai, serta undangan penting turut memeriahkan kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Tengah, Haily Yoga, menegaskan peran pesantren yang signifikan dalam mencerdaskan generasi bangsa. Ia berharap pesantren terus meningkatkan kualitasnya sehingga dapat menghasilkan lulusan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memakmurkan masjid dan kehidupan keagamaan.
Hasan As’ary menegaskan bahwa regenerasi ulama harus tetap menjadi fokus utama pesantren, mengingat kebutuhan masyarakat akan ulama sangat mendesak. “Pendidikan akhlak harus terintegrasi dengan ilmu pengetahuan agar generasi penerus mampu menghadapi dinamika perubahan zaman,” tuturnya.
Sementara itu, Zulkarnain menyoroti pentingnya pengelolaan pesantren yang adaptif terhadap regulasi terbaru pasca keluarnya undang-undang tentang pesantren. “Pesantren kini menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional, sehingga tata kelola kelembagaannya harus sesuai dengan regulasi pemerintah,” ujarnya. Ia juga menegaskan urgensi pembentukan Dewan Masyayikh sebagai lembaga perumus dokumen dan penjamin mutu pesantren. Pembentukan dewan ini harus dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, Kemenag, dan pemangku kepentingan terkait.
Direktur PD Pontren, Basnang Said, menegaskan perhatian pemerintah terhadap pendidikan pesantren sebagai bagian esensial dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren berperan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia juga menyebutkan keberhasilan pesantren dalam mengelola pendidikan Mu’addalah (Diniyah Formal) secara berjenjang, serta peluang pengajuan Ma’had Aly yang harus didukung dengan lembaga penjamin mutu yang memadai. “Atas nama Menteri Agama, kami menyampaikan apresiasi tinggi kepada pimpinan Pesantren Maqam Mahmuda beserta seluruh jajaran atas dedikasinya dalam mendidik generasi bangsa,” ujarnya.
Dr. Abdiasyah Linge, pimpinan pesantren, yang didampingi Dr. Ihsan Harun, menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti hasil seminar agar dokumen dan langkah strategis untuk kemajuan pesantren dapat segera terwujud secara nyata.
