SerambiMuslim.com — Rabu sore waktu Arab Saudi menjadi saksi kedatangan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji 2025 dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kehadiran tim ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan misi strategis untuk mengawasi langsung kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia di simpul-simpul krusial penyelenggaraan ibadah.
Ketua Tim Monev, Saiful Mujab, mengungkapkan bahwa tim terdiri dari berbagai unsur struktural dan akademik. Termasuk di dalamnya para kepala Kantor Wilayah Kemenag, rektor dari sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta elemen teknis lainnya dari lingkungan internal kementerian. “Jumlah personel mencapai 21 orang. Dua belas dari Kanwil, enam berasal dari kalangan rektorat, dan sisanya representasi dari unit-unit strategis lainnya,” jelasnya saat tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Kamis (22/5/2025).
Dalam skema pengawasan yang telah disiapkan, tim akan diterjunkan ke tiga pusat komando layanan haji: Daerah Kerja (Daker) Makkah, Daker Madinah, dan Daker Bandara. Fokus mereka mencakup pendampingan intensif di sembilan simpul layanan, sebagaimana termaktub dalam dokumen Standard Operating Procedure (SOP) yang disusun dengan teliti.
“Tim akan mengawal mobilitas dan pelayanan dari satu titik ke titik lainnya transportasi, katering, hingga akomodasi. Kami bekerja sinergis dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), baik di tingkat sektor, kloter, maupun jaringan layanan lainnya,” tegas Saiful.
Sembilan titik utama yang menjadi atensi tim Monev meliputi semua elemen vital pergerakan jemaah: sektor, daker, dan kloter. Termasuk juga kawasan monumental ibadah seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina (yang secara kolektif dikenal sebagai Armuzna), serta jalur-jalur perpindahan kritis dari Makkah menuju Arafah, dilanjut ke Muzdalifah, dan berakhir di Mina. Pengawasan turut mencakup skema murur prosedur melintas tanpa turun di Muzdalifah dan tanazul, atau pemulangan awal jemaah karena alasan tertentu.
Selama 25 hingga 30 hari masa tugas di Tanah Suci, tim tidak hanya bertugas mengawasi dan mendampingi secara teknis. Mereka juga berkewajiban menyusun laporan evaluatif beserta rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan berkelanjutan layanan haji di masa mendatang.
“Kami hadir dengan mandat langsung dari Menteri Agama, Sekretaris Jenderal, dan Direktur Jenderal. Amanah ini akan kami jalankan dengan sepenuh komitmen. Tujuannya hanya satu: memastikan jemaah memperoleh pelayanan yang optimal dan bermartabat,” tutup Saiful dengan penuh keyakinan.
