SerambiMuslim.com– Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA, menegaskan pentingnya pendekatan berbasis data dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Bimas Islam 2025 yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Dalam sambutannya, Menag menekankan bahwa kebiasaan berpikir kuantitatif harus menjadi budaya kerja di lingkungan Ditjen Bimas Islam, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak semata-mata bersumber dari asumsi subjektif.
“Salah satu hal yang perlu diperkuat di Bimas Islam adalah membiasakan diri dengan cara berpikir kuantitatif. Jangan hanya mengandalkan asumsi yang tidak didukung oleh data,” tegas Menag.
Ia juga mengimbau agar sebelum mengambil keputusan strategis, Ditjen Bimas Islam melakukan survei atau riset terlebih dahulu agar memiliki dasar yang kuat.
“Sebelum mengambil keputusan, biasakan melakukan survei untuk memastikan dasar kebijakan kita benar-benar kuat. Jika keputusan hanya didasarkan pada asumsi atau deduksi tanpa data nyata, kita berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.
Menag menyoroti peran teknologi digital sebagai instrumen penting dalam pengumpulan dan analisis data. Ia menyebutkan bahwa lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) bisa menjadi rujukan utama dalam mendapatkan informasi valid dan akurat.
“Sekarang, kita tidak perlu bergantung pada konsultan. Teknologi sudah sangat maju. Dengan membuka internet, kita bisa mengetahui data terkini secara cepat,” ujarnya.
Selain soal kebijakan berbasis data, Menteri Agama juga menyampaikan komitmennya terhadap integritas dalam birokrasi, khususnya dalam hal promosi jabatan. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan rekomendasi promosi bagi pegawai yang terindikasi melakukan praktik suap atau nepotisme.
“Saya tidak akan mempromosikan seseorang hanya karena dia memiliki koneksi. Lebih baik mengangkat orang yang masih perlu belajar tetapi memiliki integritas, daripada orang yang cakap tetapi korup,” pungkasnya.
“Jika garis tangan kita memang ditakdirkan untuk naik jabatan, maka itu akan datang dengan sendirinya. Yang terpenting adalah bekerja dengan jujur dan ikhlas demi kemaslahatan umat,” tutupnya.
Rakornas Ditjen Bimas Islam 2025 ini dihadiri oleh para pejabat eselon pusat dan daerah serta perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenag seluruh Indonesia. Agenda ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan Ditjen Bimas Islam ke depan yang lebih responsif, transparan, dan berbasis data.
