Forum Ekonomi Syariah Sumatera Lahirkan Piagam Palembang

SerambiMuslim.com - Penguatan ekonomi syariah terus menjadi fokus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui Forum Ekonomi Regional Sumatera 2026 yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Pulau Sumatera dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Hal ini didukung oleh dominasi penduduk Muslim, kekuatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta aktivitas perdagangan dan industri yang terus berkembang. Namun demikian, penguatan ekosistem ekonomi syariah di tingkat regional masih memerlukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, serta pelaku industri keuangan syariah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kabar Grup Indonesia (KGI) bekerja sama dengan UIN Raden Fatah Palembang, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumatra Selatan, Generasi Digital Indonesia (GRADASI) Sumatra Selatan, pada Senin, 20 April 2026 di Auditorium UIN Raden Fatah Jakabaring. CEO KGI Upi Asmaradana mengatakan, Palembang dipilih sebagai tuan rumah Forum Ekonomi Regional Sumatera 2026 karena dinilai strategis dalam beberapa aspek. Selain memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil, Palembang juga memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan sejak masa Sriwijaya dan menjadi simpul konektivitas ekonomi di wilayah Sumatera bagian selatan. “Dengan digelarnya forum ini diharapkan dapat mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah di wilayah Sumatera, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan akademisi,” ujarnya. Ia menambahkan, forum ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di tingkat regional. Adapun peserta yang hadir berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah se-Sumatera, pelaku industri keuangan syariah, pengusaha, akademisi, hingga mahasiswa dan komunitas ekonomi syariah. Rektor UIN Raden Fatah Prof. Muhammad Adil mengatakan, pemilihan kota Palembang sebagai tuan rumah sangat tepat karena merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah peradaban ekonomi yang tinggi. Mulai dari Sriwijaya hingga Palembang Darussalam. "Oleh karenanya kami berharap kegiatan yang dilaksanakan di sini dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti di forum yang lebih besar," ujarnya. Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Menteri Agama RI Prof. Nazaruddin Umar yang diwakili oleh Dirjen Bimas Islam Prof Abu Rokhmad, Asisten II Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Basyaruddin Akhmad, Hadir juga perwakilan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Palembang, Baznas Sumatera Selatan, HIPMI Syariah Sumatera Selatan dan pakar dari UIN Raden Fatah Palembang. Dalam sesi diskusi pertama dengan sub tema Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah Regional melalui Sinergi Kebijakan, Regulasi, dan Industri, bertindak selaku pemateri adalah Branch Manager BSI KC Palembang Sudirman Ocky Eka Dhanurwinarto dan Ketua Baznas Sumsel H.Darami yang dipandu oleh moderator Sekretaris Prodi S1 Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Dr. Melis. Adapun di sesi kedua mengusung sub tema Ekonomi Syariah sebagai Strategi Pembangunan Daerah dan Penguatan Ekonomi Riil. Hadir sebagai pemateri adalah pakar ekonomi syariah UIN Raden Fatah Dr. Ulil Amri dan Sekretaris HIPMI Syariah Sumsel Febriansyah yang dipandu oleh perwakilan AMSI Sumsel Nila Ertina.

Piagam Palembang

Sebagai kelanjutan dari kegiatan ini, KGI dan UIN Raden Fatah akan merumuskan dokumen rekomendasi strategis yang disebut Piagam Palembang. Dokumen ini akan diserahkan langsung kepada Menteri Agama RI sebagai wujud komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam memperkuat pengembangan ekonomi syariah di tingkat regional. Piagam ini dirumuskan berdasarkan hasil diskusi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, regulator, akademisi, praktisi keuangan syariah, pelaku usaha, serta lembaga sosial keagamaan. Piagam Palembang menegaskan pentingnya ekonomi syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dokumen ini memuat rekomendasi strategis yang mendorong sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan ekosistem industri halal, optimalisasi keuangan sosial syariah seperti zakat dan wakaf produktif, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi syariah di masyarakat. Selain itu, Piagam Palembang juga menekankan perlunya kolaborasi multipihak dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah berbasis nilai-nilai syariah. Para peserta forum sepakat bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Melalui Piagam Palembang, Forum Ekonomi Regional Sumatera 2026 diharapkan menjadi titik awal terbentuknya agenda bersama untuk memperkuat peran Sumatera sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Dokumen rekomendasi ini selanjutnya akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait sebagai masukan kebijakan guna mendorong akselerasi pembangunan ekonomi syariah Indonesia yang lebih inklusif, kompetitif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Peluncuran Kabarsumatra.com

Pelaksanaan Forum Ekonomi Regional Sumatera 2026 juga menjadi momentum peluncuran media digital terbaru KabarSumatra.com, sebuah platform informasi yang berfokus pada pemberitaan ekonomi, bisnis, investasi, serta dinamika pembangunan di wilayah Sumatera. Kehadiran media ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem informasi ekonomi regional sekaligus menghadirkan perspektif lokal yang konstruktif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai kawasan dengan kontribusi strategis terhadap perekonomian Indonesia, Sumatera membutuhkan media yang mampu mengangkat potensi daerah secara lebih mendalam, mulai dari sektor industri, UMKM, ekonomi syariah, hingga pembangunan berbasis sumber daya alam dan konektivitas regional. KabarSumatra.com hadir untuk menjadi ruang kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam mendorong transparansi informasi serta literasi ekonomi publik. Dalam momentum pertemuan ini, Menteri Agama RI juga diberikan penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Ekonomi Syariah Indonesia yang diwakili oleh Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis. Dalam sambutannya, Hamdan memberikan semangat kepada peserta agar tetap menghargai proses dalam menggapai cita-cita. ***