Serambimuslim.com– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan penting kepada para pejabat negara, mulai dari menteri hingga pimpinan daerah, untuk dapat mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri demi menciptakan efisiensi anggaran negara.
Dalam sambutannya pada Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disiarkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (4/12/2024), Prabowo mengajak para pejabat untuk dapat memprioritaskan penghematan anggaran demi kepentingan rakyat.
“Saya minta tolong, ya, para menteri, puasa dulu, puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat 1,5 miliar dolar AS dari perjalanan saja,” kata Prabowo, menggarisbawahi pentingnya langkah efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam pandangan Presiden, perjalanan dinas ke luar negeri yang terlalu sering dilakukan justru dapat memboroskan anggaran negara.
Sebagai contoh, setiap tahun kegiatan perjalanan dinas luar negeri ini memakan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar 3 miliar dolar AS.
Jika perjalanan dinas tersebut dapat dikurangi hingga 50 persen, maka anggaran yang sangat besar tersebut dapat dialihkan untuk membiayai program-program yang lebih prioritas dan langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat.
Prabowo mengungkapkan bahwa dengan penghematan tersebut, sekitar Rp 15 triliun dapat dialihkan untuk berbagai program yang lebih bermanfaat bagi rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak, serta perbaikan sarana pendidikan.
“Kalau bisa dikurangi 50 persen, artinya kita bisa menghemat Rp 15 triliun. Rp 15 triliun itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan,” tambahnya.
Dengan adanya penghematan anggaran, Presiden berharap sektor-sektor vital yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat mendapatkan perhatian yang lebih besar.
Pernyataan tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam mengoptimalkan anggaran negara untuk tujuan yang lebih konkret dan langsung bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Dalam konteks ini, Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran pada setiap kegiatan pemerintahan, khususnya yang bersifat seremonial atau selebrasi, yang cenderung tidak memberikan dampak langsung kepada rakyat.
Keinginan untuk mengurangi kegiatan seremonial ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional dengan mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya efisiensi tersebut, Prabowo juga mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajaran kementerian terkait telah melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pengeluaran anggaran pemerintah.
Hasilnya, ditemukan bahwa banyak acara yang bersifat selebrasi atau seremonial dapat dihapuskan, dan anggarannya bisa dialihkan untuk hal-hal yang lebih mendesak dan penting.
“Efisiensi anggaran ini telah diteliti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para wakilnya. Banyak acara yang bersifat seremonial bisa ditiadakan, dan anggarannya bisa difokuskan untuk program prioritas,” jelas Prabowo.
Prabowo berharap, bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga para pemimpin daerah seperti gubernur dan bupati, dapat mencontoh langkah efisiensi yang telah diterapkan di tingkat pusat.
Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kepentingan rakyat dan lebih fokus pada kegiatan yang benar-benar kritis dan mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.
Presiden mengingatkan bahwa para pemimpin daerah harus tegas dalam menentukan prioritas anggaran dan menghindari pemborosan yang tidak perlu.
“Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu,” kata Prabowo.
Dengan adanya efisiensi anggaran yang diminta oleh Presiden, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, dapat lebih fokus dalam merealisasikan program-program yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Penghematan anggaran ini juga diharapkan bisa mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan untuk kepentingan yang paling mendesak dan vital.
