Serambimuslim.com– Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo HR Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan bertindak tegas terhadap bank atau lembaga keuangan yang mengelola dana haji apabila hanya mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Syafi’i dalam acara peluncuran aplikasi terbaru dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu malam lalu.
Dalam sambutannya, Romo Muhammad Syafi’i mengingatkan bahwa bank-bank syariah penerima setoran haji memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana yang berasal dari umat Islam yang berencana menunaikan ibadah haji.
Dana haji ini bukan sekadar investasi bagi bank, melainkan amanah dari masyarakat yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta mengutamakan kepentingan calon jamaah haji.
“Saya kasih peringatan, apabila hanya mencari keuntungan dan pelayanan terabaikan, pasti Pak Presiden akan memberikan tindakan yang sangat tegas,” tegas Syafi’i.
Ia menambahkan bahwa penekanan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap para calon jamaah haji agar dapat memperoleh pelayanan yang optimal sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung dalam pengelolaan dana syariah.
Dalam acara yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, Muhammad Syafi’i juga menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah inovatif yang diambil oleh BPKH dalam membangun ekosistem keuangan haji yang lebih baik.
Ekosistem ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi calon jamaah haji.
Ia menyebutkan bahwa kolaborasi antara BPKH dan bank-bank syariah di Indonesia adalah upaya yang strategis untuk memanfaatkan dana haji secara optimal namun tetap dalam koridor kepatuhan terhadap syariah.
Ekosistem yang tengah dibangun oleh BPKH ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana peningkatan profit atau keuntungan semata, melainkan juga mendorong hadirnya pelayanan yang lebih berkualitas bagi jamaah.
Menurut Syafi’i, bank-bank pengelola dana haji perlu memastikan bahwa setiap rencana dan investasi yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan utama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi para jamaah.
Muhammad Syafi’i juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Dana ini merupakan amanah yang bersumber dari calon jamaah haji dan memiliki nilai keagamaan yang tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.
Ia menyoroti pentingnya memastikan bahwa dana yang dikelola dalam jumlah besar tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan jamaah dan pelayanan haji.
“Seharusnya anggaran yang dikelola dalam jumlah besar itu selaras atau sejalan dengan pelayanan haji yang optimal,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Kementerian Agama akan terus mengawasi pengelolaan dana haji agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menyampaikan bahwa BPKH terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan haji.
Salah satu langkah yang diambil adalah meluncurkan aplikasi BPKH Apps, yang diharapkan dapat memudahkan para calon jamaah dalam mengakses informasi keuangan haji secara transparan dan aman.
“Kami ingin memastikan setiap proses persiapan dan pengelolaan keuangan haji menjadi lebih mudah diakses, transparan, dan amanah,” ujar Alexander.
Melalui aplikasi ini, calon jamaah dapat mengakses berbagai informasi yang relevan dengan proses haji, seperti nilai manfaat virtual account, melakukan pembayaran setoran awal, hingga mendaftarkan diri untuk haji.
Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur yang memungkinkan jamaah memperoleh informasi terkini mengenai pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH, yang selalu berpedoman pada prinsip syariah, akuntabel, dan profesional.
Peluncuran aplikasi BPKH Apps merupakan salah satu bagian dari upaya BPKH untuk mendukung transparansi dan peningkatan kualitas layanan dalam pengelolaan dana haji di Indonesia.
Harry Alexander menekankan bahwa teknologi menjadi elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan terpercaya.
Dengan aplikasi ini, para calon jamaah haji diharapkan dapat memiliki kendali dan akses informasi yang lebih baik terkait dengan dana yang mereka setorkan.
Secara keseluruhan, komitmen pemerintah dan BPKH dalam menjaga amanah masyarakat melalui dana haji sangat diapresiasi oleh berbagai pihak.
Wamenag Muhammad Syafi’i dan BPKH sepakat bahwa dana ini harus dikelola secara hati-hati dan profesional, mengingat tanggung jawabnya yang besar terhadap kepentingan umat dan nilai-nilai agama.
Upaya ini tidak hanya menuntut pengelolaan yang akuntabel dan transparan, tetapi juga inovasi dalam pelayanan agar para jamaah dapat merasakan manfaatnya secara langsung.
Dengan adanya peringatan dari pemerintah, diharapkan bank-bank dan lembaga pengelola dana haji semakin serius dalam memberikan layanan terbaik, menjadikan pelayanan kepada calon jamaah sebagai prioritas utama.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan dana haji akan terus diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola digunakan sepenuhnya untuk kepentingan jamaah haji dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
